Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebut Kasus TPPO Meningkat

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani. Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebut Kasus TPPO Meningkat

Ahmad Mustaqim • 10 December 2024 19:51

Yogyakarta: Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, mengatakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus mengalami peningkatan. Kasus TPPO disebut juga masih ada yang tidak tercatat. 

"TPPO masih marak terjadi dan ini menjadi tantangan kita semua," kata Christina di Yogyakarta pada Selasa, 10 Desember 2024. 

Ia menjelaskan ada banyak kasus TPPO yang muncul karena tidak melalui prosedur untuk bekerja di luar negeri sehingga sulit divalidasi. Ia mengatakan jalur perlintasi WNI ke luar negeri biasanya memanfaatkan sebagai turis atau wisatawan. 

"Jadi tidak ada cara untuk mengelompokkan apakah benar ini semuanya ke sana (untuk bekerja) atau tidak. Tapi terlepas daru itu memang ada tren jumlahnya meningkat terus dr waktu ke waktu," katanya. 
 

Baca: Peran 9 Tersangka Kasus TPPO Bermodus Pengantin Pesanan

Ia menduga peningkatan kasus TPPO ini akibat masifnya perekrutan lewat media sosial. Menurut dia, jalur ini didominasi para anak muda yang mudah tertarik dengan iklan dan tanpa melakukan pengecekan dengan baik. Saat berangkat, kata dia, mereka memakai visa turis, dibuat paspor, dan diberangkatkan begitu saja. Dalam beberapa waktu terakhir kasus TPPO sebagian berada dalam lingkaran judi online. Sejumlah negara tujuan di antaranya seperti Filipina, Kamboja, dan Thailand. 

"Kami juga membahas bagaimana agar ini perlu kesadaran dari warga sendiri, dari adik-adik kita juga yang akan berangkat untuk mau mengecek informasi," ujarnya. 

Ia menyatakan keberadaan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di hampir setiap daerah bisa dimanfaatkan untuk memverifikasi informasi pekerjaan di luar negeri. Selain itu, ia mengaku juga berkoordinasi dengan pemerintah di berbagai level, termasuk tingkat desa, dalam pencegahan dan penanganan kasus TPPO. 

"Kami harapkan melalui rapat koordinasi semacam ini, kesamaan perspektif, upaya-upaya apa yang bisa dijalankan bersama itu bisa dirumuskan untuk penanganan dan pencegahan TPPO, termasuk di DIY," ucapnya. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Whisnu M)