Pilkada Ulang Dinilai Bakal Ganggu Makna Keserentakan

Jakarta: Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai pilkada ulang akan mengganggu makna keserentakan. Idealnya, masa jabatan kepala daerah dalam undang-undang yang berlaku saat ini adalah lima tahun.

Namun, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum itu menilai pilkada calon tunggal yang kalah lawan kotak kosong harus dikategorikan sebagai keadaan khusus atau pengecualian. Hadar mengatakan butuh perubahan revisi Undang-Undang Pilakda untuk memaknakan keserentakan soal masa jabatan kepala daerah hasil pilkada ulang.

"Dibuat juga pengaturan tersediri pada daerah dengan kondisi terkait, masa jabatan berakhir sampai pilkada serempak berikutnya. Perlu dibuat perubahan undang-undang," kata Hadar saat dihubungi, Senin, 16 September 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin belum dapat memastikan apakah masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada pilkada tahun depan akan mengikuti keserentakan dengan yang terpilih pada Pilkada 2024. Ia menyebut hal itu merupakan kewenangan pemerintah.

"Itu kewenangan pemerintah. Nanti pasti akan ada perkembangan pembahasan karena ini kan situasi yang tak terpikirkan. Kita carikan jalan keluar yang terbaik," jelas Afifuddin di Maros, Sulawesi Selatan, Minggu, 15 September 2024.
 

Baca juga: Calon Tunggal Pilkada di Sejumlah Daerah Berpotensi Berkurang

Pilkada 2024 bakal diulang tahun depan jika daerah yang diikuti satu pasangan calon kepala daerah gagal meraup suara 50 persen plus satu alias kalah melawan kolom kotak kosong.

DPR bersama KPU menyepakati pilkada ulang bagi daerah yang dimenangi kotak kosong akan digelar pada 2025. Kendati demikian, penyelenggaraan pilkada ulang masih menyisakan tanda tanya ihwal masa jabatan kepala daerah yang baru terpilih pada 2025.

Pasalnya, kepala daerah yang memenangi kontestasi Pilkada 2024 pada November mendatang akan menjabat selama 5 tahun. Pilkada 2024 juga merupakan penyelenggaraan pemilihan serentak senasional untuk pertama kalinya. Kontestasi berikutnya akan dilaksanakan pada 2029.