Pemerintah Siapkan Kegiatan Susulan Bagi Kepala Daerah Terpilih yang Masih Bersengketa

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya saat melakukan tinjauan di Istana Negara Yogyakarta. Metrotvnews.com/ Ahmad Mustaqim

Pemerintah Siapkan Kegiatan Susulan Bagi Kepala Daerah Terpilih yang Masih Bersengketa

Ahmad Mustaqim • 9 February 2025 17:58

Yogyakarta: Sebanyak 505 kepala daerah baru dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025. Dari jumlah itu, masih ada kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"(505 kepala daerah) itu yang tidak ada gugatan di MK dan yang disemisalkan, jadi jumlahnya 505," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya di Istana Negara Yogyakarta, Minggu, 9 Februari 2025 
 

Baca: Retreat Kepala Daerah Terpilih Dilaksanakan Sehari Usai Pelantikan
 
Ada 545 daerah, di antaranya 37 provinsi, yang menggelar Pilkada 2024. Jika sebanyak 505 kepala daerah yang akan mengikuti retreat, masih ada 40 kasus sengketa Pilkada di MK. 

"Nanti sisanya berarti akan di-schedule-kan lagi. Nah sisanya nanti akan dilakukan sesuai dengan keputusan MK. Nanti kan MK memutuskan mungkin berbeda-beda ya, tergantung kasusnya. Nanti akan ditentukan lagi," jelas Bima. 

Bima mengatakan Istana Negara Yogyakarta memang jadi opsi titik kumpul kepala daerah. Namun, ia juga menyebut opsi lain bisa langsung berkumpul di Magelang. 

Namun saat tinjauan di Yogyakarta, Bima Aria sempat mencoba bus listrik yang beroperasi dari Bandara Adisutjipto hingga pusat Kota Yogyakarta. Menurut dia, hasil tinjauan di Yogyakarta itu akan jadi pertimbangan dalam memutuskan teknis pelaksanaan agenda awal pembekalan. 

"Memang pilihan transportasi banyak, kalau efisiensi itu kan disesuaikan dengan kondisi transportasi di daerah masing-masing. Bagi yang memang sudah terintegrasi ya mudah saja. Bagi yang tidak dikejar waktu ya boleh," ungkapnya.

Ia mengatakan teknis perjalanan kepala daerah sebelum pembekalan akan dipilih yang mudah dijangkau. Meskipun, transportasi umum bisa jadi pilihan berkaitan dengan efisiensi anggaran. 

"Imbauannya, kalau lebih praktis, lebih efisien, waktunya memungkinkan, silakan mencontohkan dan merasakan. Ya, tetapi ada kalanya teman-teman kepala daerah itu kan harus mengejar waktu kemudian tidak terintegrasi, pilihan-pilihan itu ya disesuaikan. Sejauh ini kondisinya masih seperti itu," ujarnya.

 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Deny Irwanto)