Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh untuk Kawal Regulasi yang Merugikan Pekerja

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya koreksi terhadap sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada buruh. Untuk itu, pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai badan penasihat strategis yang bertugas memberi masukan langsung kepada Presiden terkait perlindungan pekerja.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025. Ia hadir didampingi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

“Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional... Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” ujar Prabowo.

Baca juga: Bakal Dibentuk Prabowo, Dewan Kesejahteraan Nasional Diisi Tokoh Buruh

Dewan ini akan diisi tokoh-tokoh buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan dewan ini mampu memberikan rujukan konkret bagi pembenahan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan progresif.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk merespons cepat kasus pemecatan massal dan melindungi hak-hak pekerja yang terdampak.

Dalam pidatonya, Prabowo turut menegaskan komitmen negara untuk menjamin akses pelayanan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kesehatan dan obat-obatan murah.

"Kami akan bekerja keras, agar semua warga negara Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya, ini perjuangan kami," ujar Prabowo.

Di akhir acara, Presiden bersama Wamenkominfo Angga Raka Prabowo dan massa buruh menyanyikan lagu perjuangan Internasionale, sebagai simbol solidaritas pemerintah dengan para pekerja.