Banggar DPR Setuju Anggaran Rp71 Triliun Makan Siang Gratis

Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp71 triliun. Nilai itu dinilai ideal untuk tahap awal program presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

"Makan Bergizi Gratis kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menkeu, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sebesar Rp71 triliun itu menjadi harapan Banggar, jujur saja," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.

Said meyakini Prabowo melakukan penghitungan cermat terhadap program tersebut. Karena, hitungan awal program makan siang gratis diperkirakan menelan biaya Rp450 triliun.

"Menurut hemat saya saya yakin Pak Prabowo akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," ucap dia.
 

Baca: Program Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun di Tahun Depan Diyakini Tak Bebani APBN

Ketua DPP PDIP itu menekankan anggaran Rp71 triliun masih masuk akal. Dia menjamin anggaran itu tak mengganggu fiskal dan defisit, karena diperkirakan hanya 2,29-2,5 persen di pemerintahan awal Prabowo.

"Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak walaupun disitu sudah ada bansos, subsidi dan kompensasi selama ini hampir Rp500 T, bahkan pernah kita mencapai Rp540 T dan kini sekitar Rp70 T, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan alokasi dana program MBG yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto tahun depan tak akan menambah besaran kisaran defisit anggaran. Sebab, dana sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang dibahas pemerintah dan DPR.

"Rp71 triliun itu semua dalam postur. Tidak ada anggaran berlebih. Kalau di postur, artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran dalam UU APBN itu ada deskrispi alokasinya, jadi tidak ada yang berlebih. Serta Rp71 triliun itu ada dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi itu bukan on top dari range tersebut, tetapi sudah ada di dalamnya," jelas Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Senin, 24 Juni 2024.