NEWSTICKER

Tag Result: uu ite

Revisi Terbatas UU ITE untuk Hilangkan Pasal yang Dinilai 'Karet'

Revisi Terbatas UU ITE untuk Hilangkan Pasal yang Dinilai 'Karet'

uu ite

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan revisi terbatas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk hilangkan pasal yang dinilai multitafsir atau pasal karet. Terdapat empat pasal yang direvisi yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 36 serta penambahan Pasal 45C.

4 Pasal UU ITE Bakal Direvisi

4 Pasal UU ITE Bakal Direvisi

uu ite

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan ada revisi terbatas dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdapat empat pasal yang direvisi yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 36 serta penambahan Pasal 45C. Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa UU ITE tidak akan dicabut.

Ke Mana Ujung Pergulatan UU ITE?

Ke Mana Ujung Pergulatan UU ITE?

uu ite

Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengumpulkan sejumlah masukan dari berbagai pihak yang pernah bersinggungan dengan UU ITE. Kajian UU ITE dilakukan untuk menentukan langkah pemerintah terhadap perlu atau tidaknya revisi UU itu.

Ke Mana Ujung Pergulatan UU ITE?

Ke Mana Ujung Pergulatan UU ITE?

uu ite

Wacana revisi UU ITE menuai berbagai respon dari sejumlah kalangan. Banyaknya pasal karet dalam UU ini dinilai meresahkan karena kerap dijadikan landasan mengusut perkara dan menghasilkan keputusan yang dianggap menciderai rasa keadilan. Lantas bagaimana ujung dari polemik UU ITE? 

Ironi Penegakan Hukum dan Jerat UU ITE

Ironi Penegakan Hukum dan Jerat UU ITE

uu ite

Ironi penegakan masih saja terjadi, dimana kasus Ibu Isma menegaskan pendekatan restorative justice sebagaimana digaungkan mungkin saja belum membuahkan hasil. Mengapa implementasi pendekatan restorative dalam penanganan pidana UU ITE seolah sulit untuk dilakukan?

Unggah Video Keributan Kades, Ibu di Aceh Dipenjara Bersama Bayinya

Unggah Video Keributan Kades, Ibu di Aceh Dipenjara Bersama Bayinya

uu ite

Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara terpaksa mendekam di Lapas bersama bayinya karena divonis bersalah melanggar UU ITE. Ia harus menjalani hukuman 3 bulan penjara akibat menyebarkan video keributan kepala desa dan ibunya.

Urgensi Polisi Virtual Awasi Media Sosial

Urgensi Polisi Virtual Awasi Media Sosial

uu ite

Masyarakat harus memahami bahwa melakukan aktivitas melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Selain itu, laporan kepada polisi yang berhubungan dengan UU ITE terus meningkat tiap tahunnya. Berangkat dari hal itulah, dibentuknya polisi virtual akan mengawasi segala bentuk kegiatan masyarakat di dunia maya.

Bedakan Kritik dan Menghujat

Bedakan Kritik dan Menghujat

uu ite

Internet menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi, ia memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Akan tetapi, pada sisi lain, internet menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum seperti hoaks dan menghujat. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada mulanya bertujuan menyehatkan demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat. Undang-undang itu memiliki semangat menjaga ruang digital berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun fakta berbicara lain, implementasinya memantik rasa ketidakadilan.

UU ITE Dikaji, 'Pasal Karet' Diuji

UU ITE Dikaji, 'Pasal Karet' Diuji

uu ite

Tim Kajian mulai bekerja untuk menyempurnakan pelaksanaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tim ini mengkaji aturan yang dianggap mengandung pasal karet baik dalam implementasi maupun substansi. Dalam memperbaiki permasalahan dalam aturan tersebut, Tim Kajian UU ITE memiliki waktu sekitar 2-3 bulan untuk membedah seluruh persoalan yang ada. Dalam proses pengkajian, pemerintah juga membuka partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki permasalahan di UU ITE.

Ini Fokus Utama Tim Kajian Revisi UU ITE

Ini Fokus Utama Tim Kajian Revisi UU ITE

uu ite

Menko Polhukam Mahfud MD telah membentuk tim kajian terkait revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tim terbagi menjadi dua yakni tim yang merumuskan kriteria panduan pelaksanaan UU ITE dan tim yang menelaah substansi UU ITE serta memberikan rekomendasi terkait pasal-pasal yang dianggap 'karet'.

Urgensi Dibentuknya Tim Kajian UU ITE

Urgensi Dibentuknya Tim Kajian UU ITE

uu ite

Pemerintah membentuk tim kajian UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tim ini akan bekerja selama 2-3 bulan untuk mengkaji sejumlah pasal multi-tafsir.

Mahfud MD Bentuk 2 Tim Revisi UU ITE

Mahfud MD Bentuk 2 Tim Revisi UU ITE

uu ite

Menko Polhukam Mahfud MD akan membentuk tim revisi UU ITE. Tim yang dibentuk ada dua yakni tim pelaksana penyelidikan dan penyidikan serta tim yang membahas substansi ada tidaknya pasal karet dalam UU ITE.

Menkominfo Siapkan Dua Tim Perumus Tafsir UU ITE

Menkominfo Siapkan Dua Tim Perumus Tafsir UU ITE

uu ite

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan pemerintah akan mempersiapkan dua tim terkait UU ITE. Tim yang pertama bertugas merumuskan pedoman tafsir atas implementasi UU ITE, sementara tim kedua akan membahas substansi apabila dilakukan revisi UU ITE. 

Bedah Editorial MI: Melindungi Kritik Menghukum Pemfitnah

Bedah Editorial MI: Melindungi Kritik Menghukum Pemfitnah

uu ite

UU ITE sering dianggap instrumen pembungkam kritik dan membunuh kebebasan berpendapat. Kontroversi pun terus mengiringi UU ITE karena keberadaan pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Revisi pada era Presiden Joko Widodo belum bisa menyudahinya.

Kini, kontroversi kembali menghangat. Undangan Presiden agar masyarakat aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah dibalas dengan sindiran. Sampai-sampai mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mendampingi Jokowi di periode pertama pemerintahannya, bertanya bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa berurusan dengan polisi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas merespons dengan rencana menerbitkan telegram pedoman aduan pelanggaran UU ITE. Namun, solusi itu bersifat jangka pendek. Revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE tetap dibutuhkan sebagai solusi jangka panjang. Ketika hendak merevisi UU ITE, satu hal yang menjadi pegangan, jangan sampai penyampai kritik bisa ikut terjerat. Bagaimanapun roda pemerintahan memerlukan kritik dan masukan agar tidak menyimpang.

Melindungi Kritik Menghukum Pemfitnah

Melindungi Kritik Menghukum Pemfitnah

uu ite

UU ITE sering dianggap instrumen pembungkam kritik dan membunuh kebebasan berpendapat. Kontroversi pun terus mengiringi UU ITE karena keberadaan pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Revisi pada era Presiden Joko Widodo belum bisa menyudahinya.

Kini, kontroversi kembali menghangat. Undangan Presiden agar masyarakat aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah dibalas dengan sindiran. Sampai-sampai mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mendampingi Jokowi di periode pertama pemerintahannya, bertanya bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa berurusan dengan polisi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas merespons dengan rencana menerbitkan telegram pedoman aduan pelanggaran UU ITE. Namun, solusi itu bersifat jangka pendek. Revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE tetap dibutuhkan sebagai solusi jangka panjang. Ketika hendak merevisi UU ITE, satu hal yang menjadi pegangan, jangan sampai penyampai kritik bisa ikut terjerat. Bagaimanapun roda pemerintahan memerlukan kritik dan masukan agar tidak menyimpang.

Menakar Urgensi Revisi UU ITE

Menakar Urgensi Revisi UU ITE

uu ite

Presiden Joko Widodo memberikan sinyal untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun sebelum diajukan ke DPR, Presiden dengan tegas meminta aparat penegak hukum tidak serampangan dalam menggunakan UU ini agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat. 

Sejak resmi diundangkan 13 tahun lalu, UU ITE telah satu kali direvisi dan sedikitnya tujuh kali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dua gugatan uji materiil bahkan diajukan terhadap pasal yang dianggap karet yakni Pasal 28 tentang Ujaran Kebencian. Hasilnya, MK menolak gugatan atas pasal tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, benarkah masalahnya ada pada UU ITE atau implementasinya oleh aparat penegak hukum?

Hina Moeldoko di Facebook, Muhammad Basmi Diciduk di Kediamannya

Hina Moeldoko di Facebook, Muhammad Basmi Diciduk di Kediamannya

uu ite

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun media sosial Facebook Muhammad Basmi di kediamannya kawasan Koja, Jakarta Utara. Ia diduga menggungah pernyataan menghina Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui Facebook.

Hina Wapres, Ketua MUI di Tanjungbalai Dipecat

Hina Wapres, Ketua MUI di Tanjungbalai Dipecat

uu ite

MUI Tanjungbalai menyesalkan perbuatan Ketua MUI Kecamatan Sei Tualang Raso, Tanjungbalai yang membuat status foto meme menyandingkan Wapres dengan aktor film dewasa asal Jepang, 'Kakek Sugiono. Meski telah meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin, SM diberhentikan dari MUI Tanjungbalai.

Pengunggah Foto Wapres dengan Artis Porno Ditangkap

Pengunggah Foto Wapres dengan Artis Porno Ditangkap

uu ite

Polisi menangkap pemilik akun bernama Oliver Leaman atau SM yang mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan aktor film dewasa asal Jepang, 'Kakek Sugiono'. Atas perbuatannya SM disangkakan Pasal 45A, Pasal 28, dan Pasal 27 tentang UU ITE.

Fahira Idris Datangi Polda Bawa Bukti soal Meme Joker Anies

Fahira Idris Datangi Polda Bawa Bukti soal Meme Joker Anies

uu ite

Anggota DPD RI Fahira Idris hari ini (8/11) mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya ini diminta oleh penyidik Ditreskrimsus untuk klarifikasi dan membawa bukti terkait laporannya terhadap Ade Armando soal postingan Gubernur Anies Baswedan dengan riasan wajah joker. 

Cabut Pasal Karet UU ITE

Cabut Pasal Karet UU ITE

uu ite

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyeret banyak orang untuk berurusan dengan penegak hukum. UU ITE pun dinilai mengandung pasal karet yang bisa mengganggu kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Seperti di sejumlah kasus dimana para whistleblower justru harus terjerat pasal karet ini. Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto meminta pasal-pasal karet UU ITE ini dicabut.