- 7 KLUB LOLOS KE PEREMPAT FINAL PIALA PRESIDEN 2022; PSIS, PSS, BORNEO, PERSIB, BHAYANGKARA, AREMA, PSM
- PBSI PASTIKAN INDONESIA TAMPIL MAKSIMAL DI MALAYSIA OPEN MESKI TANPA KEKUATAN PENUH
- KPK MENAHAN LMRE, ADIK BUPATI MUNA TERKAIT DUGAAN SUAP DANA PEN KOLAKA TIMUR
- KOMISI II DPR TARGETKAN PENGESAHAN TIGA RUU PEMEKARAN SELESAI SEBELUM 30 JUNI 2022
- BPOM DORONG VAKSIN MERAH PUTIH DIDAFTARKAN KE WHO AGAR BISA JADI PRODUK EKSPOR
- KEMENKES: VAKSINASI MERAH PUTIH MEMPERKUAT SISTEM KETAHANAN KESEHATAN
- DPR GELAR PANJA KASUS KREDIT MACET RP 6 TRILIUN TITAN GROUP
- DI SELA-SELA KTT G7, PRESIDEN JOKOWI BERTEMU PRESIDEN MACRON BAHAS PENYELESAIAN DAMAI UKRAINA
- NEGARA-NEGARA G7 SEPAKAT JATUHKAN PAKET SANKSI BARU TERHADAP RUSIA
- KEMKUMHAM SEBUT BANYAK LAPAS BESAR DI INDONESIA KELEBIHAN PENGHUNI HINGGA TIGA KALI LIPAT LEBIH
Bedah Editorial MI: Kawal Kredibilitas Dewan Pengawas KPK
revisi uu kpkKIPRAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengikis rasuah di negeri ini memasuki babak baru. Setelah pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, ada perubahan sistemik yang harus dihadirkan dalam lembaga KPK. Perubahan itu pun sudah harus diimplementasikan sebelum masa kepengurusan KPK yang lama habis pada 21 Desember 2019. Salah satu yang paling krusial ialah pembentukan Dewan Pengawas KPK.