Menkominfo Budi Arie Setiadi enggan merespons desakan mundur dari kelompok masyarakat sipil buntut peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Setelah ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Budi enggan menanggapi pertanyaan wartawan soal desakan mundur.
Budi hanya menjawab saat ini PDNS2 sedang dalam pemulihan. Budi juga memastikan untuk urusan PDNS pihaknya satu suara dengan yang disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya petisi mendesak Budi Arie mundur dari jabatan yang digagas organisasi South East Asia Freedom Network atau SafeNet. Budi dinilai tidak melakukan tugasnya dengan baik. Direktur SafeNet, Nenden Sekar Arum menjelaskan, dengan mundurnya Budi Arie bisa memberikan kesempatan bagi Presiden agar memilih Menkominfo yang mengerti soal tupoksinya.
"Kita tahu bahwa PDN ini kan di bawah Kominfo. Sehingga kami melihat salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam dalam kasus ini adalah Menteri Kominfo. Akhirnya kami mencoba sebagai simbolis perdesakan untuk pertanggungjawaban dari negara," ungkap Nenden, baru-baru ini.
Nenden berharap berbagai pihak lembaga dapat bertanggung jawab atas situasi buruk keamanan nasional. "Tentu saja tidak hanya Kominfo ataupun Budi Arie di sini yang harus bertanggung jawab tapi jajarannya dan pihak-pihak lain seperti
BSSN juga seharusnya turut bertanggung jawab juga," ungkap Nenden.
Sementara, Projo lewat Sekretaris Jenderalnya, Handoko, menilai ada upaya dari pihak tertentu untuk mempolitisasi kasus PDNS 2 yang menyudutkan Budi Arie. Handoko mengatakan tudingan ini berasal dari hasil monitoring yang menunjukkan keterlibatan dari pendukung capres yang kalah pada Pilpres 2024.
"Projo sangat prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang mempolitisasi dan memanfaatkan kasus
ransomware PDNS 2 milik Telkom ini untuk menyerang Menkominfo Budi Arie Setiadi yang notabene adalah Ketua Umum Projo dengan tujuan politik sempit," ungkap Handoko.