Utak-atik Hemat Anggaran di Saat Postur Kabinet 'Gemuk'

Dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 2 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk lebih berhemat soal anggaran. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan meminta loyalitas penuh para menteri serta kepala badan terkait penghematan anggaran tersebut dengan memangkas belanja yang tidak sesuai atau tidak urgent. 

Presiden Prabowo menegaskan kriteria utama dalam penggunaan agaran harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas yang dapat ukur hingga mengarah pada swasembada pangan dan energi. Anggaran untuk acara seremonial seperti perayaan ulang tahun kementerian atau lembaga, serta kegiatan sejenisnya harus dipangkas secara drastis.

"Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama harus bisa menciptakan lapang kerja," jelas Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 2 Januari 2025.
 

Baca juga: Anggaran Diblokir, Menteri PU Fokus Persiapan Mudik Lebaran Dibanding IKN

Tak tanggung-tanggung, Presiden meminta efisiensi anggaran hingga ditargetkan bisa menghemat 306,6 triliun. Angka tersebut berasal dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Namun meski demikian permintaan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto ini berbanding terbalik dengan postur kabinet yang gemuk. Presiden Prabowo menambahkan jajaran kabinetnya hingga total menjadi 136 orang yang terdiri dari 48 menteri, lima kepala/lembaga, satu orang ketua dewan, 56 wakil menteri serta 26 staf khusus presiden.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut kabinet gemuk Presiden Prabowo bakal memboroskan anggaran hingga Rp1,95 triliun.

"Semakin banyaknya menteri dan wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," jelas peneliti Celios, Galau D Muhammad.