Tok! Pemerintah dan DPR Sepakati APBN 2025 Rp3.621,3 T

Pemerintah dan DPR sepakat belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, atau meningkat 8,9?ri tahun lalu. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam laporannya pada penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah 2025 di Istana Negara Jakarta. Menkeu menjelaskan dalam periode 2022-2024 perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5% di tengah melambatnya ekonomi global.

Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi terus rendah. Bahkan Menkeu mengklaim inflasi November sebesar 1,55% year on year termasuk terendah di dunia.
 

Baca: Walau Anggaran Turun, Menpera Optimistis Pembangunan 3 Juta Rumah Tercapai

Neraca perdagangan Indonesia juga surplus 54% bulan berturut-turut. Menkeu menilai dengan capaian perekonomian yang baik dan stabil akan menjadi pijakan bagi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"APBN 2025 dirancang dengan target pendapat negara sebesar Rp3.005,1 triliun. Di mana untuk perpajakan akan menyumbang 2.490,9 triliun. Pendapatan negara bukan pajak akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun," kata Sri Mulyani dikutip dari Zona Bisnis, Metro TV, Kamis, 12 Desember 2024.

"Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah akan mencapai Rp3.621,3 triliun, di mana belanja pemerintah pusat akan mencapai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun," ucapnya.
 

Baca: Sri Mulyani Akui Masih Menghitung dan Menimbang Kebijakan PPN

Menkeu menyebut belanja pemerintah akan mendukung prioritas pembangunan yaitu swasembada pangan dan energi, pelaksanaan program makan bergizi gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.

"Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53?ri GDP. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, energi, pelaksanaan program makan bergizi gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran," tutur Sri Mulyani.