Stranas Pencegahan Korupsi KPK Ringkas Urusan Kargo jadi 20 Jam

Jakarta: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (KPK) terus mendorong digitalisasi untuk meringkas pelayanan kebutuhan masyarakat. Instansi itu menyontohkan keberhasilan perubahan sistem di pelabuhan yang signifikan.

Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengatakan, digitalisasi di pelabuhan merupakan kemajuan besar di Indonesia, terutama dalam pengurusan biaya kargo. Sebelumnya, pengusaha butuh waktu dua minggu untuk menyelesaikan pembiayaan, namun, sekarang cuma 20 jam.

“Biaya kargo juga mengalami efisiensi sebesar 46,1 persen, dan waktu pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu dua minggu, kini menjadi kurang dari sehari atau 20,8 jam saja,” kata Pahala di Jakarta. Senin, 9 Desember 2024.

Pahala mengatakan, sudah ada 264 pelabuhan yang menggunakan sistem digitalisasi saat ini. Pihaknya, telah mengusahakan sistem itu diterapkan sejak 2024.
 

Baca juga: KPK Usut 'Hujan Uang' di Tender Jalur Kereta DJKA

Capaian itu diklaim sangat bagus. Sebab, kata Pahala, telah mendapatkan perhatian di kancah dunia.

“Sejarah juga dicatat dari aksi reformasi pelabuhan yang menduduki 20 terbaik dunia versi UNCTAD (United Nation Confference Trade and Development),” ucap Pahala.

Pahala juga mengatakan bahwa digitalisasi pelabuhan ini bukan cuma meringkas masalah pembiayaan. Tapi, kata dia, turun mempercepat urusan bongkar muatan atau dwelling time kapal.

“Dampaknya sangat signifikan, dwelling time yang sebelumnya membutuhkan tujuh sampai sepuluh hari, bisa dipangkas menjadi 2,9 hari,” terang dia.

Saat ini, Stranas PK tengah mendorong penerapan pejbijakan manifes domestik melalui terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024. Beleid itu, kata Pahala, mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan isi muatannya saat masuk perairan Indonesia.

“Sehingga bisa melacak peredaran komoditas-komoditas penting agar tidak terjadi penimbunan dan kelangkaan barang,” jelasnya.