Bawaslu Sebut 9 Kerawanan Pilkada di Gunungkidul DIY

Gunungkidul: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapati sejumlah kerawanan yang muncul dalam tahapan Pilkada 2024. Kerawanan itu bisa terjadi setelah penetapan calon hingga setelah penghitungan surat suara. 

"Setidaknya ada 9 kerawanan yang mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dan pilkada sebelumnya," kata Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugroho, pada Minggu, 8 September 2024. 

Andang menyebut IKP merujuk pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap jajaran KPU maupun Bawaslu selama proses Pilkada 2020. DKPP mendapat banyak laporan kejadian selama proses pilkada sebelumnya. 

"Laporan itu macam-macam, seperti ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pilkada oleh badan adhoc. Ini jadi perhatian kami untuk mengantisipasi agar tidak terjadi di Gunungkidul," ujarnya. 

Selain itu, Andang juga menyebut netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi bagian dari kerawanan. Kemudian diikuti isu hak memilih, potensi kekurangan surat suara maupun surat suara tertukar, dan isu pemungutan suara ulang.
 

Baca juga: Berkas Pendafatran Dua Paslon Cakada Jepara Belum Memenuhi Syarat

"Pemenuhan hak pilih ini sangat penting karena terkait hak memberikan suara. Kami mengawasi ini sejak proses pemutakhiran (data) pemilih karena berpotensi mengalami perubahan," kata dia. 

Sementara, ia melanjutkan, potensi terjadinya sengketa Pilkada potensial terjadi dengan adanya tiga pasangan bakal calon. Mereka yakni pasangan Endah Subekti Kuntariningsih dan Joko Parwoto diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB; Sutrisna Wibawa-Sumanto yang diusung Partai NasDem, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat; serta Sunaryanta-Mahmud Ardi Widanto dengan penyokong PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, PPP, PSI, dan Partai Ummat. 

Banyaknya pasangan tersebut juga memunculkan potensi konflik antarpendukung pasangan calon. Konflik itu juga bisa muncul pada ranah pemasangan alat peraga kampanye (APK), hingga pengawasan saat pemungutan suara.

"Kami membuka posko, baik untuk mengawal hak masyarakat untuk memilih, hingga aduan lain yang berkaitan dengan tahapan Pilkada 2024," ujarnya.