Difabel Punya Hak Sama dalam Proses Pembangunan Bangsa

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan setiap warga negara berhak memiliki ruang untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing individu dan memastikan dirinya tidak ditinggalkan dalam dinamika pembangunan bangsa. Termasuk para penyandang disabilitas.

Hal itu ia sampaikan pada acara penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dihadiri para anggota komunitas Sahabat Difabel Jepara (Sadifa), Komunitas Pejuang Disabilitas Demak dan Forum Komunikasi Difabel Kudus (FKDK), di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat, 19 Januari 2024. 

Dalam forum itu turut hadir Surya Chandra (Wakil Menteri Agraria dan Pertanahan 2019-2022), Tri Mumpuni (Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN), Nicky Clara (Founder Alun Jiva Indonesia), Rismawan Yulianto (Ketua FKDK), Nur Khamid (Ketua Sadifa),  Zaedi Abdul Syukur (Ketua Pejuang Disabilitas Demak), Kuntjoro Hadi Witjaksono (Kepala Sekolah SMK SLB Cendikia Kudus), dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kudus. 

"Kita harus memastikan bahwa slogan leaving no one behind benar-benar terlaksana dan tidak benar bila  ada warga negara yang ditinggalkan dalam proses pembangunan," kata Rerie, sapaan akrab Lestari.

Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta kompleksitas masalah sosial dari lingkup kehidupan yang sama. Karenanya, para sahabat difabel harus bersama-sama bekerja keras dan yang terpenting harus berani berada di depan dalam memperjuangkan kesetaraan. 
 

Baca juga: Membangun Kemandirian dan Keberlanjutan Energi demi Kemakmuran yang Merata

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, negara dengan konstitusi dan undang-undang yang kita miliki, sejatinya sudah menjamin perlindungan setiap warga negara, termasuk dalam memperoleh kesetaraan dan hak-haknya. 

Pancasila, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, meletakkan nilai-nilai kemanusiaan yang utuh dalam norma-norma kehidupan berbangsa, dengan catatan yang sangat tegas tidak boleh satu pun yang ditinggalkan. 

"Sekarang kembali kepada kita semua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita berani berada di depan untuk berjuang agar tidak menjadi kelompok yang ditinggalkan," ujar dia.

Sejumlah poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), tambah Rerie, cukup jelas bahwa pendidikan berkualitas dan mengurangi kesenjangan adalah sejumlah hak penyandang disabilitas yang harus diperjuangkan. 

Rerie meyakini setiap anak bangsa dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan seruan leaving no one behind, yang sejatinya merupakan inti dari transformasi dunia bahwa pada 2030 nanti kita memasuki periode di mana kesetaraan dan inklusivitas adalah model dari kehidupan dunia.
 

Baca juga: Lestari Moerdijat Harap Situs Patiayam Bisa Mendunia

Pada kesempatan yang sama, Ketua FKDK Rismawan Yulianto mengungkapkan pentingnya upaya menghapus stigma negatif yang disematkan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. 

Rismawan berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mewujudkan akses yang setara bagi penyandang disabilitas melalui sejumlah kebijakan yang pro-difabel.

Dalam proses itu, jelas Rismawan, dibutuhkan perubahan cara berpikir dengan tidak menganggap penyandang disabilitas sebagai objek, sehingga setara sebagai warga negara. 

Selain itu, tambah dia, upaya mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di tanah air membutuhkan data yang akurat agar mampu menghasilkan kebijakan yang tepat. 

Catatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) per Juni 2023 menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5?ri jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut.