Polda Aceh Antisipasi Peredaran Narkoba saat Pilkada

Banda Aceh: Polda Aceh siaga menghadapi potensi penggunaan uang hasil bisnis narkoba dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024. 

Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik yang disebutnya sebagai 'narkopolitik' atau uang hasil kejahatan narkoba digunakan untuk mendanai kegiatan politik.  

"Kami akan menerapkan teknik tindak pidana pencucian uang untuk mendeteksi aliran dana mencurigakan," kata Kartiko, Kamis, 8 Agustus 2024.

Langkah tersebut bertujuan mencegah agar uang haram tersebut tidak digunakan untuk memengaruhi hasil pilkada dan melahirkan pemimpin yang tidak bersih. Menurutnya, narkopolitik ancaman serius bagi demokrasi. Uang hasil narkoba dapat digunakan untuk membeli suara, menyuap penyelenggara pemilu, atau bahkan untuk mendanai kampanye calon kepala daerah.

"Ini adalah modus baru yang harus kita waspadai. Uang narkoba bisa membuat seseorang menjadi legislator atau kepala daerah, dan ini akan berdampak buruk bagi pemerintahan dan masyarakat," ujarnya.
 

Baca juga: 1,2 Ton Ganja dan 226 Kg Sabu Jaringan Narkoba Internasional Dimusnahkan Polda Aceh

Untuk menindak tegas pelaku narkopolitik, Polda Aceh akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, Polda Aceh juga akan meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan menjelang Pilkada.

"Penggunaan uang narkoba dalam politik adalah kejahatan serius yang harus ditindak tegas," jelasnya.

Kasus penangkapan seorang caleg terpilih di Aceh Tamiang yang terlibat dalam peredaran narkoba menjadi bukti nyata adanya ancaman narkopolitik di Aceh. Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dari Partai PKS, Sofyan, ditangkap polisi karena diduga menjadi pengendali peredaran sabu seberat 70 kilogram. Sofyan ditangkap pada Sabtu, 25 Mei 2024, saat sedang berbelanja di salah satu toko di Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh.