DPR Akan Minta Penjelasan Pemerintah terkait PPN

Jakarta: Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta penjelasan secara menyeluruh kepada pemerintah perihal kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta beragam stimulus yang mengikutinya. Komisi keuangan juga akan memastikan program-program yang diberikan pemerintah itu dapat terlaksana seperti yang ditargetkan. 

"Komisi XI akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan membuka ruang dialog dengan pemerintah serta pelaku usaha untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro saat dihubungi, Senin, 16 Desember 2024.

Komisi XI, lanjutnya, memahami kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan memperkuat penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal negara. Hanya, wakil rakyat menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan hal itu tak memberikan tekanan berlebih kepada masyarakat.

"Khususnya kelompok menengah ke bawah, serta sektor usaha yang masih dalam proses pemulihan pascapandemi," kata Fauzi. 

Dia menambahkan, Komisi XI DPR sedianya mengapresiasi keputusan pemerintah yang tetap memberikan pengecualian terhadap barang/jasa yang selama ini dikecualikan. Keputusan untuk mempertahankan tarif PPN 11% atas komoditas gula industri, tepung terigu, dan Minyakita juga menurut Fauzi patut diapresiasi. 
 

Baca juga: Komisi XI Pastikan Bakal Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Hanya, Komisi XI akan tetap meminta pengambil kebijakan memberikan penjelasan lebih detail. Itu terutama mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat dan inflasi, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu. 

Fauzi juga mendorong agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan dan implementasi kebijakan yang baru diambul agar tidak menimbulkan distorsi di pasar, termasuk potensi spekulasi harga oleh pihak tertentu. 

"Selain itu, kami mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan program kompensasi atau subsidi bagi kelompok masyarakat rentan untuk mengimbangi potensi dampak dari kenaikan tarif PPN ini," tuturnya. 

"Kami juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN. Pemerintah harus memastikan bahwa penerimaan tersebut digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar," jelas dia.